Kerah Putih

Ada Proyek Pengaspalan PUPR Pakpak Bharat Rp5 Miliar Dicongkel Pakai Tangan Terkelupas

Salak, Pelitarakyat| Anggota DPRD Pakpak Bharat tampaknya begitu kecewa dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan rekanan pelaksana proyek pengaspalan Ring Road terusan jalan Lae Mbalno-Napatolong.

Musababnya, proyek yang diduga dikerjakan CV MNGC senilai Rp5,6 miliar pekerjaanya cukup mengecewakan dan memprihatinkan.

Hasil kunjungan dewan yang dipimpin Ketua Komisi II Lukman Padang didampingi Wakil Ketua Komisi II Bayar Manik, diikuti Sekretaris M Darwis Boangamanalu, anggota Hotma Ramles Tumangger dan Selloh Cibro, Jumat 10 Januari 2019 proyek aspal tersebut baru selesai dikerjakan namun sudah banyak terkelupas.

“Jumat lalu, saya dan teman-teman komisi II DPRD Pakpak Bharat meninjau proyek pengaspalan di Ringroad. Dari peninjauan kami di lapangan kami (dewan) mengaku kesal dan kecewa melihat kondisi dari proyek  yang telah rusak, material batu kerikil pengaspalan jalan ada yang telah terkelupas dan berserakan dan ada juga seperti tidak diwalas sehingga dicongkel dengan tangan kosong saja sudah bisa terkelupas,” ucap Lukman.

Iklan

Politisi Golkar itu menduga pekerjaan ini sebelumnya kurang pengawasan bahkan terkesan ada pembiaran, sehingga menghasilkan kualitas yang  rendah dan saat ini telah mengalami kerusakan.

Baca Juga  Kebebasan Pers Tidak Boleh Dilanggar

“Jelas, kami menduga ada kongkalikong antara pihak Dinas PUPR dan pihak dan kontraktor terkait pencairan dana pekerjaan proyek tersebut sudah mencapai 95 persen. Karena masih ada tahap yang masih dikerjakan padahal ini sudah tahun 2020 dimana seharusnya sudah selesai per akhir desember 2019 yang lalu seperti di bagian pekerjaan jembatan ada yang belum rampung,” sebutnya.

Baca Juga  DPRD Pakpak Bharat Minta BPK dan BPKP Audit Hibah Pemkab ke Bawaslu Rp5 M

Tak hanya soal pencairan, Lukman mempertanyakan soal kualitas pengaspalan ini yang terkesan asal jadi.

“Kami Komisi II akan segera menyampaikan hasil kunjungan ini kepada pimpinan DPRD untuk segera mungkin membentuk Pansus terkait seluruh kegiatan yang menurut hemat kami menjadi lumbung korupsi,” katanya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Iklan
Back to top button