Salak, Pelitarakyat| Anggota DPRD Pakpak Bharat bakal mengundang secara khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut untuk mengaudit sejumlah proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019.
Rencana tersebut disampaikan dewan sebab di lapangan banyak ditemukan proyek Dinas PUPR bermasalah. Bahkan parahnya lagi, dewan menemukan ada proyek dibayar 95 persen padahal proyek baru dikerjakan 40 persen. Misalnya di Kecamatan Pagindar.
“Rencanya, dewan akan memanggil khusus BPK Sumut untuk mengaudit seluruh pekerjaan dinas PUPR Pakpak Bharat tahun 2019 yang diduga bermasalah,” kata Ketua Komisi II Lukman Padang, kemarin.
Politisi Golkar menegaskan, tujuan dewan mengundang secara khusus BPK agar semua proyek yang bermasalah agar diaudit secara benar. “Iya tujuannya agar diaudit dengan baik. Dewan mau harus transparan,” katanya.
Ia menjelaskan beberapa contoh proyek di lapangan yang pelaksanaan pekerjaanya sangat memprihatinkan. Bahkan proyek yang digelontorkan dari uang rakyat Pakpak Bharat itu tidak dilaksanakan rekanan dengan baik.
Menurut dia, rekanan dinilai mencari keuntungan ketimbang memikirkan manfaat proyek bagi masyarakat. “Saya kira rekanan hanya memikirkan bagaimana proyek cepat selesai. Mereka tidak memperhatikan kualitas proyek,” ucap Lukman.
Misalnya proyek pembangunan peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Traju-Klohi–Rih Mbellang-Kecupak senilai Rp7.469.809.660,90. Proyek tersebut proyek tersebut amburadul.
“Di mana terlihat kualitas aspal yang sudah banyak yang terkelupas pada hal baru dikerjakan pada desember yang lalu, pekerjaan box culvert, tembok penahan, paret semen dan badan jalan sekitar + 600 meter yang belum siap dikerjakan dan masih dalam tahap proses pengerjaan,” kata Lukman.
Ia menjelaskan proyek tersebut tidak betul lagi. Ia pun menilai ada dugaan kami adanya permainan “kongkalikong” pada semua proyek-proyek ada ada di Dinas PUPR.
“Untuk itu kita (dewan) akan mengundang BPK untuk mengaudit mana-mana saja proyek-proyek yang kita duga bermasalah menjadi lumbung korupsi. Ini tugas kami sebagai DPRD, jadi mari kita semua elemen mengawal ini agar cepat diproses agar tidak menjadi lahan korupsi,” tegas Lukman.
