Medan, Pelitarakyat: Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Komisi VI DPR RI masa sidang 2019-2020, Jumat (28/2/2020) di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan.
Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Martin Manurung diterima Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah. Turut hadir anggota DPRD Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut, pejabat kementerian, pejabat BUMN, OPD dan ASN Pemprov Sumut.
Dalam sesi tanya jawab, para bupati dan walikota diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada anggota DPR RI. Eddy Keleng Ate Berutu salahsatunya diberikan kesempatan bertanya.
Di depan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, anggota komisi VI DPR RI dan perwakilan BUMN, Eddy Berutu menjelaskan ada beberapa persoalan yang dihadapi Pemkab Dairi dan masyarakat dan perlu didukung dan didorong oleh Komisi VI DPR RI.
“Terimakasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan di Kabupaten Dairi. Pertama masalah kelangkaan pupuk subsidi di Dairi. Petani kami sampai saat ini mengeluh karena pupuk subsidi susah didapatkan oleh masyarakat,” kata Eddy Berutu.
Eddy mengaku kecewa dengan jumlah kuota pupuk subsidi yang diberikan kepada Dairi sangat minum. Akibatnya pemerintah harus ‘jungkir balik’ untuk menjelaskan kepada masyarakat soal jumlah pupuk subsidi langka.
“Yang kami hadapi di lapangan pak dewan, terkadang dinas diserang habis-habisan soal pupuk subsidi. Untuk itu kami memohon kepada bapak-bapak komisi VI untuk menyampaikan kepada Kementrian agar kuota pupuk subsidi di kabupaten Dairi ditambah,” katanya.
Eddy menjelaskan jumlah kuota yang diberikan kementrian saat ini untuk Kabupaten Dairi tidak sesuai karena jumlah kebutuhan petani sangat banyak.
“Untuk itu kami mohon kepada pak gubernur, DPR RI, dan PT Pupuk Indonesia agar menambah jumlah kuota pupuk di Dairi. Kami sangat berharap sekali perhatiannya,” ucapnya.
Selain itu, pupuk Eddy juga berharap bantuan Pertamina untuk menambah SPBU di Kabupaten Dairi. “Perlu kami sampaikan sampai saat ini di Kabupaten Dairi hanya 4 SPBU. Jika dibandingkan dari kebutuhan dan jumlah penduduk maka perlu ditambah lagi galon minyak. Sebab perlu kami sampaikan saat ini warga harus berdesak-desakan mengantri panjang untuk bisa mendapatkan minyak. Jika diperlukan pemerintah akan mempersiapkan tempatnya,” ucapnya.
Perlu Cadangan
Menjawab pertanyaan bupati dan gubernur, Martin memaparkan menyangkut masalah pupuk. Martin mengatakan, untuk mengatasi persoalan pupuk diperlukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Kemudian Pupuk Indonesia disarankan untuk mengalokasikan pupuk cadangan di luar kuota yang ditetapkan. Sehingga apabila di lapangan terjadi kekurangan bisa memakai cadangan dan masyarakat petani terbantu.
“Paling penting kita minta Pemprov Sumut dan pemkab/pemko bekerja dengan baik dan benar. Untuk komunikasi politik biar kita (Komisi VI DPR) yang membantu. Apalagi ada tiga orang anggota DPR RI di Komisi VI yang berasal Sumut, pasti kita bantu,” tutup Martin.
Kebijakan Salah
Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, terkait distribusi pupuk bersubsidi untuk Sumut telah salah.”Jakarta (pemerintah pusat) telah salah dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.
Edy merinci, luas lahan pertanian Sumut mencapai 397.947 hektar. Namun pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat ke Sumut hanya cukup untuk lahan pertanian seluas 245.953 ha.
“Kami sebenarnya sudah surati, bahkan berdiskusi langsung dengan kementerian terkait. Kami sampaikan ada kesalahan tentang luas pertanian kami dengan besarnya jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan ke Sumut,” kata Gubsu.
Ia mendesak Komisi VI untuk memerhatikan hal ini. Sebab, Gubsu ingin menjadikan Sumut bermartabat dalam hal pertanian. Ia ingin menjadikan Sumut sebagai provinsi agraris. “Saya harus tegaskan ini pak DPR RI, belakangan walikota dan bupati mengeluh kepada saya soal alokasi pupuk di kabupaten/kota yang kurang. Untuk itu kami perlu perhatian dari pemerintah pusat. Kami juga berharap DPR RI komisi VI juga harus menyampaikan kepada DPR RI,” ucapnya.
