Suara Perempuan untuk Keadilan (SPUK) Dampingan Sada Ahmo dan CU Pesada Kontrak Politik dengan Sonni – Ramlan
TRAJU, Pelitarakyat.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pakpak Bharat nomor urut 02 Sonni Berutu, STh – Ramlan Boangmanalu melakukan kontrak politik dengan Suara Perempuan untuk Keadilan (SPUK) di Balenta Jalan Sirpang Jambu Desa Traju, Pakpak Bharat, Selasa (17/12/2020).
Sebagaimana diketahui organisasi SPUK adalah dampingan CU Pesada Perempuan dan Perkupulan Sada Ahmo (PESADA) yang bertujuan menghimpun perempuan yang mewujudkan hak-hal sipil politik dan sosial ekonomi di wilayah pendampingan PESADA. Saat ini anggota SPUK mencapai 4738 yang tersebar di 5 kabupaten/Kota.
Sebelum dilaksanakan kontrak politik calon bupati Pakpak Bharat Sonni Berutu,STh berdiskusi dengan pengurus SPUK dengan tema mewujudkan Pilkada 2020 yang bersih, sehat, bebas dari praktek politik uang dan isu primordialisme. Jumlah peserta lebih 30 orang.
Direktur eksekutif SPUK Dinta Solin menjelaskan kegiatan diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang visi misi dan program kerja calon bupati nomor urut 02.
Kemudian mengguatkan komitmen paslon nomor urut 02 terhadap hak-hak perempuan, anak dan kelompok marginal sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya soal pendampingan perempuan dan perhatian paslon terhadap perwakilan anak di usia muda dan kesehatan.
“Kami berharap dialog dan kontrak politik ini meningkatkan kesadaran perempuan untuk memilih pemimpin 5 tahun mendatang yang berintegritas, jujur, adil, transparan, peka gender, berpihak kepada rakyat dan terbangunnya ikatan moral antara pemilih dengan kandidat paslon nomor urut 02,” ucap Dinta.
Sementara calon bupati Pakpak Bharat nomor urut 02 Sonni Berutu,STh mengaku senang bisa hadir pada undangan Suara Perempuan untuk Keadilan pendampingan CU Pesada. Ia mengatakan kontrak politik soal perlindungan hak-hak perempuan dan peran perempuan sangat diperlukan.
“Pada dasarnya saya sangat setuju kalau organisasi perempaun dilibatkan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan partisipasi perempuan di Pakpak Bharat,” katanya.
Sonni Berutu mengatakan, ke depan SPUK, Yayasan Sada Ahmo, CU Pesada atau organisasi perempuan akan dilibatkan pemerintahkan. Tidak hanya di isu peremupannya tapi juga kepentingan lain.
“Ke depan untuk pihak ketiga yang konsen dalam penguatan perempuan akan dilibatkan dalam perempuan. Dan perlu saya tegaskan SPUK dan CU Pesada akan menjadi parter pemerintahan Sonni – Ramlan,” katanya.
Soal pertanyaan anggota SPUK bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi pernikanan usia dini atau di bawah umur, Sonni memgatakan hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan peran orang tua.
“Solusinya adalah penyuluhan dan pembimbingan oleh orang tua,” ungkapnya.
Namun kata dia, ditariknya Sekolah Menengah Atas (SMA) ke Provinsi. Kewenangan kabupaten dan mengelola SMA atau SMK sederajat sangat terbatas. Pemerintah kabupaten yang dianggap paling dekat dengan SMA sederajat tidak bisa sepenuhnya melakukan secara penuh memberikan pendampingan.
Meski demikian penyuluhan dan penyadaran siswa-siswa harus ditingkatkan. Namun kata dia, peran sekolah harus memberikan penyadaran kepada siswa.
“Intinya harus diberikan bimbingan dan pemahaman anak yang melakukan pernikahan usia muda,” ungkapnya.
Kemudian soal kesehatan berimtegritas, Sonni mengatakan pasangan Sonni – Ramlan juga fokus terhadap kesehatan. Namun kata dia, sebagai mantan dewan di Pakpak Bharat untuk Pakpak Bharat menyakut fasilitas sudah memadai. Namun kata dia, yang perlu dibenahi atau ditambah adalah tim medis. Misalnya dokter spesialis.
“Ke depan ini menjadi agenda Sora Lebbuh untuk meningkatkannya. Oleh karena itu saya mengharapkan doa dan dukungan dari SPUK dan CU Pesada agar Sonni – Ramlan menang di Pilkada Pakpak Bharat,” ungkapnya.
Usai dialog, Sonni Berutu melakukan penandatangan kontrak politik dengan Suara Perempuan untuk Keadilan. Penandatangan kontrak politik tersebut juga ikut disaksikan Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) dan CU Pesada Perempuan.
Dalam penandatanganan kontrak politik beberapa poin sudah disepakati antara calon bupati dengan SPUK, Pesada dan CU Pesada Perempuan. Termasuk di dalamnya keterlibatan perempaun dalam pemerintahan dan pendampingan perempuan.
