Pilkada Pakpak Bharat

Korwil ‘KPK’ Tugasnya Mengawasi Tentang Bersih Politik Uang

SALAK, Pelitarakyat.com - Koordinator wilayah Sumatera Utara Kawal Pemilu Kita (KPK) Ridwan Ali Ibrahim, SPd.,MH menegaskan akan menambah jumlah anggota ke Kabupaten Pakpak Bharat.

Penambahan jumlah personil untuk mengawal Pilkada Pakpak Bharat 9 Desember 2020 yang bersih dari politik uang atau money politic.

"Rencananya kami (Korwil KPK) Sumut akan menambah anggota di Pakpak Bharat. Penambahan itu untuk mengawal Pilkada Pakpal Bharat agar berjalan baik bersih dan tanpa money politik," kata Korwil Ridwan Ali Ibrahim, SPd.,MH saat dikonfirmasi Pelitarakyat.com, Kamis (4/12/2020).

Ridwan mengatakan, tujuan anggota di Pakpak Bharat untuk melakukan pemantauan, pengawasan, pengawasan, penyelidikan serta pencegahan atas pelanggaran dalam pelaksanaan proses Pilkada Pakpak Bharat.

Pengawasan tersebut dimulai dari masa pendaftaran kampanye, permohonan atau pencoblosan, sampai dengan penghitungan, dan penetapan Pilkada daerah. Dan mereka anggota bekerja sesuai dengan undang-undang berlaku.

"Intinya mereka ditugaskan untuk mengawal Pilkada Pakpak Bharat yang bersih dari money politik," kata Ridwan.

Sudah Tuntas
Ditanya lagi soal sebelumnya keberadaan anggotanya yang sempat dipertanyakan warga dan diperiksa pihak kepolisian, Ridwan tidak membantah. Namun kata dia, hal demikian sudah selesai.

Ridwan pun sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa tujuan anggotanya hanyalah untuk mengawal Pilkada.

"Saya memang sudah ditelpon dari pihak kepolisian. Dan saya sudah berkoordinasi dengan mereka. Hasil koordinasi, saya meminta agar anggota kawal pemilu kita 'KPK' berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya untuk mengawasi politik uang di Pakpak Bharat," katanya.

Untuk itu, Ridwan juga mengajak masyarakat Pakpak Bharat kalau ada menemukan pelanggaran Pilkada boleh disampaikan kepada anggotanya.

"Boleh sampaikan kepada "KPK'. Segala bentuk pelanggaran proses Pilkada agar disampaikan kepada tim di Pakpak Bharat. Laporan dari masyarakat akan saya teruskan ke Jakarta, Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi," ucapnya.

Ditanya lagi soal banyaknya tanggapan negatif soal keberadaan 'KPK' Ridwan mengatakan jangan terlalu gampang memberikan penilaian kepada orang.

"Saya kira jangan terlalu cepat menafsirkan. Tugas 'KPK' adalah untuk mengawal Pilkada Pakpak Bharat yang bersih. Jadi masyarakat risih. Kita bertugas agar Pilkada berjalan dengan baik," tukasnya.

Penulis: Ber
Editor: pelitarakyat

Baca Juga