Kerah Putih

KPK tetapkan Mensos Juliari jadi tersangka korupsi Bansos

JAKARTA, Pelitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi Bantuan Sosial di Jabodetabek. Hal itu merupakan lanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan atas pejabat Kementerian Sosial sebelumnya.

Juliari disebut mendapatkan uang dari tiap paket Bansos yang diberikan. “Fee tiap paket bansos disepakati Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12).

Dugaan uang yang diterima oleh KPK mencapai Rp 14,5 miliar. KPK menetapkan 5 orang tersangka atas kasus korupsi Bansos Jabodetabek tersebut.

Menteri Sosial dengan inisial JPB serta dua pejabat Kemensos yakni MJS dan AW sebagai penerima. Sementara dua orang lainnya yakni AIM dan HS sebagai pemberi.

Iklan

Dalam kasus ini, Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga  Tindaklanjuti Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, PWI Sumut Bentuk Tim Advokasi Terpadu

Sedangkan MJS dan AW disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga  DPRD Temukan Proyek Pengaspalan di Pagindar Dibayar 90 Persen Meski Pekerjaan Belum Tuntas

Adapun dua pihak swasta, yaitu AIM dan HS disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sumber: kontan.co.id)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Iklan
Back to top button