Peristiwa

PB LKP Raja Umar Ujung Sesalkan Demo Saat Bulan Suci Ramadhan dan Kerumuman Massa Jumlah Banyak

SIDIKALANG, pelitarakyat.com – Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Kebuyaan Pakpak (LKP) Raja Umar Ujung, ST menyesalkan aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Dairi, Rabu (21/4/2021) yang berlangsung pada saat saat bulan Ramadhan dengan massa yang jumlah banyak. Umar menilai, aksi tersebut tidak sepantasnya dilakukan apalagi aksinya berlangsung di depan Masjid Raya Sidikalang dan aksinya berlangsung pada saat sholat dzuhur.

“Saya selaku ketua PB LKB menyayangkan aksi masyarakat di depan kantor bupati yang dilaksanakan berhari-hari di saat bulan suci ramadhan. Namun yang saya sayangkan aksi dilakukan pada saat salat dzuhur di mana di saat bersamaan ada yang menjalankan ibadah,” kata Ketua PB LKP Raja Umar Ujung, ST kepada wartawan, Rabu (21/4/2021) di depan Masjid Raya Sidikalang.

Massa berunjukrasa di Kantor Bupati Dairi

Umar menilai aksi tersebut seharusnya cepat berakhir apalagi lokasi aksi sangat berdekatan dengan Masjid Raya Sidikalang.

“Harusnya aksinya cepat berakhir atau pada saat solat dzuhur aksi tersebut dihentikan sejenak. Saya selaku umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa merasa terganggu, harusnya kita saling menghargai. Apalagi mereka (pengunjukrasa) menggunakan alat pengeras suara. Harusnya henti dulu,” kesalnya.

Iklan

Tak hanya itu, Umar juga aksi dilakukan di depan kantor bupati Dairi mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Dia melihat masyarakat yang demo terlihat berkerumun dan berdekat-dekatan bahkan ada yang tidak menggunakan masker.

Baca Juga  Gubernur Tinjau Lokasi Banjir di Medan - Deli Serdang
Perwakilan pengunjukrasa menemui bupati Dairi, Kapolres dan Dandin 0206 Dairi

“Saya melihat langsung kerumunan masyarakat. Mereka berdiri dekat-dekat. Bahkan ada yang berdiri berdesak-desakan, jarak satu orang dengan yang lainnya tidak ada lagi. Nah ini menurut saya mengabaikan prokes,” katanya.

Ia pun menilai, unjukrasa dengan jumlah banyak di depan kantor bupati tidak adanya komitmen pengumpul massa untuk menghindari penyebaran covid 19. Dan menurutnya hal demikian bertentangan dengan upaya pemerintah pusat, gubernur Sumut, pihak kepolisian yang terus menerus menyuarakan masyarakat agar menghindari kerumunan dan tetap menjaga prokes di tempat umum.

“Hal ini harus saya sampaikan, pemerintah pusat sampai daerah terus berupaya memutus penyebaran covid 19, bahkan terbaru ada himbauan dari gubernur dan Polda Sumut untuk tidak mudik. Kan ini sudah terbalik, pemerintah melarang mudik, sementara masyarakat ada yang mengumpulkan massa, kan aneh,” ucapnya.

Tak hanya itu, seharusnya kerumunan massa dengan jumlah massa lebih besar harus dihindari.

“Salah satu contoh, sekarang sudah ada larangan tidak boleh lagi berbuka puasa bersama. Nah harusnya hal demikian tidak hanya berlaku bagi yang berbuka puasa, acara-acara yang lain pun dengan massa jumlah besar juga harus dihindarkan. Semua masyarakat harus komitmen mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19,” katanya.

Iklan
Penunjukrasa meninggalkan lokasi demonstrasi di kantor bupati Dairi

Sesalkan Perusakan dan Penganiayaan
Tak hanya itu, Umar juga menyayangkan penganiayaan dan perusakan fasilitas umum seperti pagar. Ia menilai hal demikian sudah bertentangan dengan peraturan saat menyampaikan orasi di depan umum.

Baca Juga  DPRD Sumut Ini Kesal Jalan Provinsi di STTU Julu Pakpak Bharat Lama Dibiarkan Rusak

“Kalau masyarakat demo itu sah-saja. Tapi kalau sudah merusak itu sudah salah. Apalagi semalam saya mendapat kabar ada yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Satpol PP, ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Saya pun berharap agar kasus ini ditangani dengan baik. Pelakunya harus segera diproses,” katanya.

Tanah Ulayat
Sementara tokoh pemuda Dairi Wahidin Lingga pun angkat bicara soal demo yang digelar di depan kantor bupati. Ia menyesalkan aksi yang sama sekali tidak melibatkan keterwakilan pemanggu hak ulayat. Apalagi kata dia, sepengetahuannya lahan yang dipersoalkan masyarakat adalah ada tokoh adat atau pemangku tanah ulayat.

“Persoalannya sederhana, semua pihak harus dilibatkan dalam penciutan lahan PT Gruti tersebut. Ini tidak, pemangku ulayat tidak terlihat,” sesalnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Iklan
Back to top button