Muhri Fauzi Kritik Aksi Unjukrasa di Kantor Bupati Dairi Abaikan Prokes dan Digelar Saat Bulan Suci Ramadhan
MEDAN, pelitarakyat.com – Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut Muhri Fauzi Hafiz, SE., MA angkat bicara soal aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Dairi, Selasa – Rabu 20-21 April 2021 kemarin.
Muhri menilai aksi yang dilaksanakan dengan jumlah massa besar tersebut tidak sepantasnya terjadi mengingat pandemi covid 19 belum berakhir dan umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa.
“Soal aksi yang dilaksakan di depan kantor bupati Dairi kemarin dengan jumlah massa besar seharusnya tidak terjadi. Sebagaimana kita ketahui saat ini dunia sedang dilanda covid 19. Saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melarang masyarakat untuk berkumpul dengan jumlah banyak. Nah ini, terlihat di video dan media massanya sangat banyak, kan aneh,” kata Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Kamis (22/4/2021) melalui telepon.
Menurut Muhri, masyarakat harus menataati prokes yang tengah gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Harusnya kata dia, semua masyarakat mematuhi larangan pemerintah karena ini menyangkut kepentingan orang banyak.
“Ini menyangkut kepentingan orang banyak. Jangan gara-gara beberapa orang muncul klaster baru penyebaran covid 19. Kita harus sadar bahwa pandemi tersebut belum berakhir, bahkan saat ini beberapa daerah masih ditetapkan sebagai zona merah penyebaran covid 19,” ucapnya.
Menyikapi hal tersebut Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empatbelas itu meminta gugus tugas covid 19 di Kabupaten Dairi tegas dan melarang kerumunan massa di tempat umum. Dan bila penting gugus tugas covid 19 di Dairi harus memberikan sanksi tegas kepada aktor-aktor pengumpul massa.
“Harusnya gugus tugas gerak cepat. Mencegah kerumunan massa itu tugas covid 19, bila penting bubarkan massa. Sudahlah, masyarakat juga harus paham kondisi kita belum baik, covid 19 masih melanda. Saran saya, kalau pun melakukan aksi, jumlahnya kan bisa dibatasi. Ayolah kita dukung pemerintah memutus penyebaran covid 19,” katanya.
Tak hanya soal prokes, Muhri juga menyesalkan aksi dilakukan pada saat bulan suci ramadhan. Terlebih kata dia, pada saat aksi kemarin dilaksanakan pada saat jam-jam ibadah dan umat muslim sedang massa aksi menggelar aksi dengan alat pengeras suara.
“Nah hal ini seharusnya tidak perlu terjadi. Marilah saling menghargai. Sampaikanlah tuntutan dengan baik dan bijak,” ucapnya.
Geruduk Kantor Bupati
Sebelumnya 2 hari berturut-turut ratusan massa melakukan aksi di depan kantor bupati. Dalam tuntutannya massa mendesak pemerintah menciutkan lahan PT Gruti yang berada di Parbuluan.
Kerumuman massa pun tidak terhindarkan. Massa berkumpul di depan kantor bupati dan berdiri tanpa jarak.
