PANJI BAKO, pelitarakyat.com – DPD Himpak Kabupaten Dairi, Senin (24/5/2021) menggelar Forum Group Diskusi (FGD) tentang kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi. Dalam diskusi materi yang dibahas soal saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat tentang dokumen addendum Amdal, RKL – RPL PT DPM.
Dalam diskusi yang digelar di Hotel Beristra Dairi tersebut puluhan organisasi masyarakat (ormas) dan Organisasi Kepemudaaan (OPD) hadir. Tak hanya Ormas dan OKP, lembaga yang menolak kehadiran PT DPM. Lembaga yang menolak DPM bahkan diundang untuk mengisi materi soal dampak lingkungan pertambangan ditimbulkan sebelum dan setelah tambang ada. Namun hingga acara usai, keduanya tidak kunjung hadir.
Soal ketidakhadiran organisasi penolak tambang, pihak PT DPM tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagi pihak DPM organisasi yang menolak tambang yakin organisasi penolak tambang tidak bakal hadir.
“Bagi kami pihak DPM sejak awal memang sudah yakin organisasi yang menolak kehadiran tambang tidak pernah hadir. Jadi kami tidak bertanya lagi kenapa mereka tidak hadir. Bagi kami sudah ada jawabannya sendiri. Sekali tolak tambang tetap tolak tambang, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi,” kata General Manager Eksternal PT Bumi Resource Minerals (BRM) induk dari PT DPM, Achmad Zulkarnain dalam FGD yang turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dairi Asi Matanari.
Bagi Zulkarnain, diksusi dengan organisasi menolak kehadiran sangat penting sekali. Sebab dalam diskusi kata Zulkarnain, pihak DPM juga ingin mendengarkan dan diskusi organisasi tentang alasan mereka menolak kehadiran tambang.
“Perlu saya tegaskan pihak DPM tidak anti dengan kiritik dan masukan. Kami bersedia mendengarkan dan diskusi soal dampak lingkungan. Dan bagi kami pihak DPM sangat terbuka jika ada masyarakat atau organisasi memberikan masukan soal tambang. Namun kenyataannya dalam diksusi saja mereka tidak hadir jadi bagaimana kami mendengarkannya,” katanya.
Zulkarnain juga menegaskan, kapan dan di manapun mereka siap mendengarkan masukan dari pihak penolak tambang. Namun kata Zulkarnain dalam diskusi pihak penolak juga menyertakan apa alasan menolak dan mencari solusinya.
“Harusnya dalam diskusi ini kan mereka hadir dan mereka jelaskan alasan mereka menolak tambang. Dan setelah mereka menyampaikan kenapa menolak tambang, maka perlu dicari solusinya. Tapi setahu saya, biasanya penolak tambang tidak pernah hadir. Biasanya seperti itu. Sekali tolak tambang, tetap tolak,” sesalnya.
Sementara Ketua DPD Himpak Dairi Raja Ardin Ujung juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran organisasi yang menolak kehadiran PT DPM.
“Sebenarnya Himpak mengundang semua, baik dari Diakonia dan Petrasa. Biasanya kalau ada keberatan maka dijelaskan di dalam forum. Jadi ternyata mereka tidak hadir. Jadi alasan mereka sibuk. Makanya perlu saya tegaskan yang mendukung sama menolak diundang,” katanya.
“Acara yang kita buat ini sebernya diskusi soal kehadiran PT DPM. Sebab di masyarakat kita melihat ada menolak dan menerima. Oleh karena itu Himpak mengundang satu forum dari lembaga adat supaya pihak DPM memberikan pemahaman kepada lembaga yang ada di Kabupaten Dairi,” katanya.
Dari penjelasan pihak PT DPM, Ardin meminta masyarakat melihat persoalan secara utuh. “Mari kita lihat secara utuh, dan mudah-mudahan DPM ini bisa sepaham dengan tokoh adat, tokoh pemuda, masyarakat dan kalau bisa sepakat mendukung DPM,” katanya.
Namun perlu diingat kata Ardin, dalam diskusi belum menyatukan visi untuk mendukung semua. Sebab dalam diskusi belum untuk mengambil keputusan.
“Perlu digarisbawahi bahwa acara ini tidak menggiring organisasi di kabupaten Dairi untuk mendukung DPM sebelum ada pemahaman dan penjelasan oleh DPM. Dan tadi di depan perwakilan DPM teman-teman organisasi menyampaikan saran dan pendapat soal DPM,” katanya.
Perlu diketahui dalam acara tersebut ada 27 perwakilan organisasi yang hadir. Semua perwakilan membubuhkan tanda tangan dan nomor telepon.
