Kerah Putih

KPK Rapat Kordinasi Terintegrasi Se- Provinsi NTT

MATARAM, Pelitarakyat.com- Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Ballroom Hotel Golden Palace Mataram. 28 Juni 2021.

Hadir dalam rakor yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, beserta seluruh Bupati/Walikota di NTB, Ketua DPRD se-NTB, Sekretaris Daerah, Inspektur, Forkopimda, Kakanwil ATR/BPN, PT. PLN (Persero), Direktur Korsup Wilayah V KPK & jajaran.

“Data KPK pada periode 2004 sampai dengan Desember 2020 terjadi korupsi pada 26 dari 34 provinsi. Suap merupakan modus yang paling banyak dilakukan, khususnya dalam hal PBJ,” ujar Lili.

Baca Juga  KPK Melaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi (monev) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Di kantor Gubernur Kaltim

Lili melanjutkan, perlu dipastikan apakah UKPBJ telah berjalan baik & mekanismenya berlangsung secara transparan & akuntabel.

Iklan

KPK telah bekerja sama dengan BPKP untuk mendorong penguatan peran APIP. Salah satunya dalam bentuk sinergi program yang beririsan dengan MCP & penguatan APIP.

Hingga Desember 2020 dari 16.430 bidang aset di wilayah NTB, sebanyak 7.519 atau 45,8% belum bersertifikat & 8.911 atau 54,2% sudah bersertifikat.

Baca Juga  BRWA : 8,3 Juta Hektar Potensi Hutan Adat

Tahun 2021 pemda menetapkan target sertifikasi sebanyak 388 bidang & hingga akhir juni terbit 157 sertifikat. Sementara aset PLN dari target semester 1 sebanyak 320 sertifikat, bulan Juni telah diterbitkan 414 sertifikat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Iklan
Back to top button