SIDIKALANG, pelitarakyatcom – Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN1 Sidikalang Paulus Pandiagan Saing membantah dan menyayangkan isi berita yang menyebutkan ada siswanya dikeluarkan karena menyangkut tunggakan SPP. Paulus mengatakan bahwa berita tersebut tidak demikian adanya.
“Perlu saya sampaikan bahwa pihak SMKN1 Sidikalang tidak ada memecat dan mengeluarkan siswa karena masalah tunggakan SPP. Di mana suratnya kami memecat dan nomor berapa?,” kata Paulus Saing saat menggelar konfrensi pers, Senin 24 Januari 2022 di Sidikalang.
Paulus menjelaskan sesuai informasi yang diterimanya dari wali kelas dan guru bimbingan konseling dan kepala program studi bahwa si siswa memang jarang masuk. Kemudian oleh pihak sekolah telah melayangkan surat panggilan 1, 2 ke siswa.
Namun surat tersebut tidak mendapat respon. Si siswa juga tidak datang sekolah. Waktunya cukup lama.
Tak sampai di situ pihak sekolah mendatangi GS (inisial siswa) ke rumahnya di Lae Mbulan. Namun di sana GS tidak ditemukan. Pihak sekolah hanya bertemu dengan nenek.
“Di rumahnya ketemu dengan neneknya. Kami sampaikan ke neneknya agar si GS tetap sekolah. Namun si siswa tak kunjung sekolah,” papar Paulus.
Paulus juga menambahkan siswanya itu beralasan tidak sekolah karena sakit. Tak hanya itu informasi dari wali kelasnya siswanya itu hendak pindah sekolah.
“Wali kelasnya juga bilang ke saya dia masih sakit. Kemudian ia juga mau pindah. Tapi kami tunggu si siswa tak kunjung datang,” katanya.
Paulus menambahkan jika memang mau pindah pihak sekolah tetap memberikan kesempatan. “Tidak ada niatan untuk menahan. Kalau mau pindah juga kami beritakan. Tapi bagi kami kalau siswa mau pindah ada memang surat yang ditandangani. Tujuannya untuk memudahkan siswa mau pindah,” ungkapnya.
Paulus menegaskan informasi siswanya dikeluarkan dari sekolah karena spp tidaklah benar. Masih banyak di sekolah itu spp dibebaskan jika benar-benar siswa tidak mampu.
“Kalau benar tidak mampu kami juga bebaskan uang spp. Tidak hanya satu dua orang saja. Bahkan guru dan walikelasnya juga banyak yang ingin bantu,” jelasnya.
Untuk itu, Paulus berharap jangan gara-gara persoalan ini sekolah rusak. Ia mengatakan guru-guru sudah berusaha agar nama sekolah ini tetap dijaga.
“Untuk itu kami siap kapan saja si siswa ini mau pindah. Kami buatkan suratnya kalau dia mau. Kami juga menerima dia kembali ke sekolah. Kami ingin sekolah ini tetap baik di mata publik. Maka tolonglah klarifikasi dan beritakan yang baik dan sesuai kronologinya,” harapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Fatimah Boangmanalu turun ke lokasi memberikan keterangan soal adanya informasi diterimanya ada anak sekolah dikeluarkan karena biaya.
“Saya datang bersama pak bupati Dairi untuk dengar langsung kronologinya. Kami memastikan bahwa tidak ada anak sekolah putus sekolah karena biaya. Makanya saya dan pak bupati turun,” ungkapnya.
Fatimah juga berpesan agar pihak sekolah mencari solusi terbaik terhadap siswa yang tidak mau sekolah lagi.
“Pak kepsek, mungkin boleh didatangi lagi rumahnya. Bertemu langsung dengan anaknya. Coba tanya apa masalahnya. Kalau bisa bujuk lagi untuk sekolah,” ujarnya.
Fatimah juga menegaskan dinas yang menangani anak siap berkoordinasi dengan pihak sekolah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Misalnya jangan anak sekolah putus sekolah.
“Boleh koordinasi dengan kami atau dengan dinas perlindungan anak. Pak bupati sampaikan bahwa tidak ada anak sekolah di Dairi putus sekolah karena menyangkut biaya,” ucapnya.
