KOTA SUBULUSSALAM, Pelitarakyat.com- Sairun, S.Ag, siapa tak mengenal sosok mantan Aktivis handal Singkil dan Subulussalam ini, sejarah telah mengukir bahwa semasa beliau aktif menjadi aktivis lah komplik lahan antara perusahan HGU PT.Nafasindo dan Masyarakat 22 desa di Kab. Aceh Singkil berhasil dituntaskan pada beberapa tahun yang lalu.
Dengan proses perjalanan yang panjang mantan ketua LSM itu kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Subulussalam Provinsi Aceh, saat ini juga iya memperjuangkan nasib khalayak banyak yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diforum pertemuan seluruh Kepala Dinas dan BKPSDM Se-Sumbagut di hotel Navotel di Jakarta, Jum’at (24/6/2022).
Kadisdikbud itu sedang memperjuangkan masalah anggaran dan Passing Grade tentang kelulusan guru PPPK, disuararakannya di depan ribuan seluruh kepala dinas dan kepala BKPSDM di Jakarta beberapa hari lalu.
Kadisdikbud Kota Subulussalam, H.Sairun,S.Ag dalam pidatonya mengatan, “kepada pengambil kebijakan dipusat kami menegaskan bahwa persoalan PPPK jangan hanya melihat persoalan Passing Grade”. Ungkapnya
“kami melihat hari ini di daerah kalau hanya melihat passing grade ini tetap berjalan seperti kemarin tidak ada perubahan maka untuk tahap ketiga ini masih sulit untuk meloloskan yang dua ratus sekian orang itu, karena ketersediaan sumber daya manusia di daerah itu harus diakui untuk passing grade yang dibebankan oleh pusat itu terlalu sulit dan perlu di kaji ulang kalau bisa memberikan kewenangan nya pada daerah, untuk memberikan nilai kepada orang-orang di daerah,” Kata Sairun.
Karena hari ini guru-guru honornya mengajar hidup pasti kalah dengan pendatang baru jadi persoalan kesenjangan ini di permasalahkan di daerah jadi kami.
Mengharap tentang perekrutan PPPK ini mohon dipertimbangkan tentang passing grade dan juga penilaian sehingga cara daerah untuk memasukkan guru-guru yang mengikuti dan yang bekerja sebagai guru.
“Dinas pendidikan di daerah itu menjadi sasaran jangan kami hanya dijadikan kambing hitam dalam penerimaan PPPK padahal kami di bawah untuk perekrutan PPPK ini secara teknis tidak terlibat langsung sebenarnya bagi kami hanya dipersilahkan di daerah,” tegas Sairun.
