PELITARAKYAT.COM – Kurun waktu 2 minggu ini, sudah 3 kali Kantor DPRD Dairi didemo masyarakat. Jumlahnya massanya pun tidak sedikit.
Berdasarkan cacatan PELITARAKYAT.COM, pertama sekali yang demo adalah Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Dairi. Mereka melakukan aksi unjukrasa, Selasa 27 September 2022 lalu.
Dalam tuntutannya, mereka mempertanyakan sikap DPRD Dairi yang tidak membahas P-APBD 2022. Secara gamblang mahasiswa menyebut dengan tidak dibahasnya P-APBD 2022 akan berdampak terhadap pembangunan di Dairi. Parahnya lagi gaji para P3K dan Tenaga Harian Lepas (THL) agar berimbas. Mahasiswa pun meminta agar P-APBD dibahas kembali.
Kemudian, bersamaan peringatan hari jadi Kabupaten Dairi 1 Oktober 2022, Forum Masyarakat Peduli Dairi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemangku wilayah, melakukan aksi unjukrasa.
Mereka tidak hanya sebatas aksi. Mereka juga masuk ke ruang paripurna. Tuntutannya lebih ekstrem. Mereka dengan tegas akan menurunkan jumlah massa yang lebih besar dan melakukan penyegelan gedung dewan. Dewan dinilai tidak pro rakyat.
Koodinator aksi Masrianto, dengan tegas mengatakan, jika P-APBD tidak dibahas maka pembangunan di Dairi akan terganggu. Mereka pun meminta agar dewan untuk melakukan lobi dengan Gubernur Sumut di Medan terkait pembahasan P-APBD. Menurutnya masyarakat akan siap mengawal.
Tidak hanya itu, para tokoh pun mendesak agar seluruh fraksi kembali membahas P-APBD 2022. Laku mereka segera turun ke Medan untuk berkonsultasi dengan gubernur. Bila penting kata Masrianto, pihak eksekutif dan legislatif, berangkat ke Jakarta.
Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD bersama beberapa fraksi lain sepakat untuk melakukan konsultasi dengan Gubernur di Sumut. Direncanakan pihak eksekutif dan legislatif melakukan konsultasi dengan gubernur, Selasa (4//10/2022).
Massa pun kemudian membubarkan diri dengan alasan aspirasi mereka sudah diterima dewan. Mereka berharap P-APBD disepakati untuk dibahas dan disahkan. Sebelum ke luar dari ruang paripurna, massa berjanji akan kembali datang jika P-APBD 2022 tidak dibahas dan disahkan.
Hari ini, Senin (3/10/2022) sekelompok masyarakat kembali melakukan demo. Massa meminta P-APBD 2022 kembali dibahas.
Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani yang menerima aksi unjukrasa, mengaku dirinya sudah menandatangi surat untuk dikirim kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai upaya untuk melakukan pertemuan dan konsultasi terkait P-APBD Dairi TA 2022.
“Besok, Selasa 4 Oktober 2022 para Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi berencana akan melakukan pertemuan dan konsultasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terkait P-APBD Dairi TA 2022,” terangnya.
Usai mendengar pernyataan Ketua DPRD, massa kemudian membubarkan diri.
Namun mereka berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak jika P-APBD tidak dibahas dan disahkan.
(jab/prc)
