Peristiwa

Jalan Provinsi Banyak Rusak di Kabupaten/Kota, Edy: Saya Tau Kabupaten juga Tak Punya Dana, Ayo Kerjasama

MEDAN, pelitarakyat.com – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui sampai saat ini masih banyak jalan provinsi yang kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara masih banyak rusak. Menurutnya dari 33.029 kilometer jalan provinsi ini , ada 13 ribu kilometer jalannya sudah tidak layak dan sudah rusak.

“Salah satu jalan itu itu adalah dihadiri oleh bapak presiden, banyak jalan kita yang seperti itu,”kata Edy Rahmayadi saat membuka acara PRSU ke-49 di Medan, Jumat (16/6/2023).

Untuk itu, selaku Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mohon maaf.

“Saya selaku gubernur Sumatera Utara saya mohon maaf saya berusaha semaksimal mungkin, mohon diketahui bahwa kalau untuk 13 ribu kilometer jalan kabupaten untuk 1 kilo itu membutuhkan 4 miliar kalau kali 13 ribu kilo membutuhkan 5,3 triliun memerlukan dana itu. Saya tahu kabupaten tidak punya dana,”kata Edy.

Iklan

Meski demikian, Edy mengajak bupati dan walikota untuk bekerja sama untuk mensejaherakan dari infrastruktur ini.

Baca Juga  Gubsu Edy Rahmayadi Lantik Arief Trinugroho jadi Sekda: Anda Harus Loyal

Meski demikian, Edy Rahmayadi mengatakan untuk tahun 2023 ini, Pemprov Sumut akan membangun jalan rusak di Sumut.

“Jalan kita yang rusak ini akan diperbaiki dengan anggaran Rp2,7 triliun. Dia baru bisa merencanakan jalan dengan dana tersebut adalah 450 kilometer jalan dan jembatan,” katanya.

“Finalnya ini nanti pada tanggal 31 Desember 2023 ini. Doakan awasi kita sama-sama bahwa jalan 450 kilo ini, harus kita bisa lakukan. Kalau tidak begitu sulit-lah rakyat kita ini. Ini jalan provinsi,”ungkapnya.

Baca Juga  Perbanyak Pojok Baca di Sumut

Edy pun mengakui ada keterlambatan dan kesulitan pada pembangunan ini.

“Pada kesempatan ini ada bapak bupati dan walikota jalan itu posisinya ada di kabupaten dan kota banyak alat-alat yang memerlukan lahan, tempat, mohonnya bantuannya bapak bupati dan walikota. Memang benar itu jalan provinsi tapi posisinya adalah berada di kabupaten kota. Untuk itu bantu dan awasi pemborong itu melakukan kegiatan ini. Kita masih punya waktu 6 bulan untuk mengejar keterlambatan ini,” ucapnya. (j)

Iklan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Iklan
Back to top button