Pemkab Pakpak Bharat Lakukan Kegiatan Sinkronisasi Penetapan Dokumen Perencanaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2029
SALAK, pelitarakyat.com- Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Penetapan Dokumen Perencanaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2029, Kamis (18/09/2025) di Aula Bapelitbangda.
Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melalui Asisten Pemerintahan, Elhidayat Berutu, MAP. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penyelarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi, agar pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat lebih fokus dan tepat sasaran.
Acara dipandu langsung oleh Kepala Bapelitbangda, Harison Rumapea, yang menegaskan bahwa dokumen perencanaan lima tahun ke depan akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja. Dengan adanya pedoman ini, pembangunan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan berkesinambungan.
Sebagai arah pembangunan jangka menengah, visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 2025–2029 adalah:
“Mempercepat pembangunan berkelanjutan menuju Pakpak Bharat sejahtera, maju, dan berdaya saing.”
Dalam proses penyusunan rencana strategis, Pemkab Pakpak Bharat terlebih dahulu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) di setiap perangkat daerah. Analisis ini bertujuan memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Dari hasil analisis tersebut, kemudian dirumuskan tolak ukur (benchmark) indikator kinerja yang akan dicapai selama lima tahun anggaran, sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara terukur.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan Zoom Meeting bersama Bapelitbangda Provinsi Sumatera Utara. Pihak Bapelitbang Sumut kembali menegaskan agar RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2025–2029 lebih menekankan strategi dan arah kebijakan yang detail, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus selaras dengan rencana pembangunan tingkat provinsi maupun nasional.
