oleh

LBH Phasivic Desak Presiden Jokowi Copot M. Nasir Dari Jabatan Menristekdikti

Jakarta, Pelitarakyat.com – Presiden Joko Widodo diminta untuk mencopot Muhammad Nasir dari jabatan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).

Pasalnya Menristekdikti diduga menerima uang pelicin untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mempercepat proses perizinan pendirian Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Malang (STIFAR YIM).

Hal ini disampaikan Ketua LBH Phasivic Agus Rugiarto SH MH dalam konfresnsi pers di di Resto American Hambarger Hotel Ibis Cikini Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).

Menristekdikti mengeluarkan SK perizinan pendirian Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Malang (STIFAR YIM) kepada yayasan yang sedang berperkara.

“Antara pihak Yayasan Putra Indonesia (YPI) yang menjadi klien kami dengan pihak Yayasan Putra Indonesia Malang (YPIM), yang baru,” kata Agus.

Dijelaskan Agus, pada pengadilan Negeri dan Tinggi, YPI dinyatakan sebagai pengelola yang sah. Saat ini proses hukum sedang berjalan di tingkat kasasi. Ditekankan oleh Agus, hingga saat ini putusan hukum masih belum inkra (berketetapan hukum tetap).

Di tengah proses hukum inilah kemudian SK Menristekdikti. Isi SK menyebutkan pengelolaan STIFAR beralih ke YPIM.

“Seharusnya, ketika perkara itu masih dilakukan kasasi, status quo. Itu tidak boleh menteri mengeluarkan SK Menteri pengalihan kampus dari klien saya ke mereka. Ternyata terjadi. Ini kecurigaan saya ada yang tidak beres dengan keluarnya SK ini,” tutur Agus.

Lanjut Agus, turunnya SK ini dianggap telah merusak sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, memberikan SK kepada pihak berperkara itu jelas menyalahi prosedur. Terlebih lagi, ditemukan bukti yang menguatkan adanya dugaan penggunaan uang pelicin.

“Bukti kita ada transaksi dan ini bukti nyata. Ketua YPIM memberikan dana kepada Prof AS sebesar 1 miliar. Nah ini tanggal 22 agustus 2017. Ternyata di 5 desember, terbitlah SK Menristek Dikti pengalihan itu. Nah ini yang tidak wajar, ketika belum keluar putusan pengadilan tinggi, tiba-tiba muncullah surat tersebut. Dalam masa status quo, tidak boleh diterbitkan SK,” tegas Agus.

Karenanya, Ketua LBH Phasivic ini meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Menristekdikti. Muhammad Nasir dianggap tidak mengerti aturan yang berlaku.

Menristekdikti bahkan diduga telah melakukan kejahatan besar, karena lawan kliennya menggunakan SK tersebut untuk mempidanakan kliennya.

“Saya berfikir bahwa Presiden Republik Indonesia harus tegas. Karena ini kabinetnya mereka. Paling tidak, copot ia dari jabatan Menristekdikti,” tegas Agus.

LBH Phasivik selaku kuasa hukum YPI mengaku tidak akan berhenti meminta keadilan atas kliennya. Mereka memberikan batas waktu kepada Menristekdikti untuk mencabut SK tersebut.

“Kami memberikan batas waktu kepada Menristekdikti untuk mencabut SK kepada YPIM, karena cacat hukum. Apabila tidak, maka kita akan bawa kasus ini ke ranah hukum. Kita akan laporkan ke Bareskrim Polri. Dan akan kita tindaklanjuti sampai ke Istana Negara. Saya minta pada Presiden untuk mencopot Menteri M Nasir,” tutup Agus. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed