oleh

Pakar Hukum: Terbuka Lebar Masyarakat PTUN Permenaker 219 tentang One Channel


Jakarta, Pelitarakyat.com – Perlawanan untuk menolak sistem penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 21 negara di Timur Tengah terus berjalan.  Sejumlah aktivis PMI dan Pakar Hukum mempertanyakan motif dibalik keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor (Permenaker) nomor 291 tahun 2018 tentang Penempatan PMI melalui Satu Kanal (One Channel).

Adalah Indonesian Network for Social Economy Development (INSED) dan Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI) yang menggagas Diskusi bertema “Model Ideal Implementasi Penempatan TKI Satu Kanal” dengan mengundang Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Pengamat Hukum, Said Salahudin, SH., MH,  dan pengamat PMI yang juga ketua PWKI Edy Hardum, SIP., SH.

Dalam pembahasannya, Dede Yusuf mengatakan  ­­­­semangat lahirnya UU No. 18 Tahun 2017 adalah menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

“UU Nomor 18 ini titik tekannya adanya meningkatkan peran negara dalam tata kelola penempatan dan perlindungan TKI Termasuk memberikan  peran kepada pemerintah daerah dalam penyiapan Calon TKI, pelatihan, pelaksanaan kesehatan TKI hingga sertifikasi TKI,” ujar Dede Yusuf di kantor INSED di Jalam Cibitung III No. 7, Jakaarta Selatan.

Dede Yusuf menegaskan, peran swasta ada pada pencarian Job Order. Karena itu, untuk memudahkan pengawasan PMI ini pemerintah telah mengeluarkan Permenaker 219 tentang One Channel.

Menurut Dede Yusuf, solusi dari Moratorium saat ini yaitu Penempatan TKI One Channel. Dia menambahkan, latar belakang keluarnya Permenaker 219 ini karena sudah saatnya negara kembali membuka pengiriman TKI ke Timteng guna menghentikan penempatan TKI ilegal yang terus berjalan selama masa Moratorium

“Meski DPR mendukung Moratorium, DPR juga mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 18,” tegas mantan Wakil Gubernur Jabar ini. 

Sementara itu, pakar Hukum Said menambahkan lantaran banyaknya celah kelemahan Permenaker dari aspek hukum maka terbuka lebar bagi elemen masyarakat jika Permenaker ini mau di PTUN.  

Dia menyebutkan beberapa kelemahan Permenaker 219 ini. Pertama, soal tidak adanya klausul tentang syarat negara penempatan yang harus punya aturan untuk melindungi Tenaga Kerja Asing (TKA). Padahal di UU No. 18 syarat itu ada disebutkan.

“Saya belum tahu apakah Arab Saudi sudah punya peraturan yang melindungi TKA. DPR harus pantau soal ini,” pinta Said.

Kedua, negara penempatan harus mempunyai jaminan sosial bagi TKA sebagaimana disyaratkan di UU No. 18.

Ketiga, negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan RI. Kalau ada peraturan itu harus tertulis dalam lampiran. Ini juga tidak ada dalam Permenaker 219.

“Dari ketiga poin kelemahan ini harus menjadi perhatian DPR sebagai alat kontrol pemerintah,” pinta Said.

Dalam sesi tanya jawab, Said mengatakan Permenaker ini menempatan peran yang besar bagi APJATI dalam menempatkan TKI ke Timur Tengah. Padahal, APJATI hanya sebatas paguyuban P3MI dan diluar APJATI juga ada asosiasi P3MI lain yang harus diberi peluang  yang sama.

Soal peran APJATI ini juga dijawab Dede Jusuf. “DPR juga menerima keluhan yang sama dari Asosiasi P3MI lain. Kami menampung aspirasi mereka dan berupaya untuk meneruskan ke pemerintah,” tambah Dede Yusuf. (Fadel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed