KABANJAHE, pelitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, 10 Juni 2021 menggelar acara rapat koordinasi pencegahan korupsi di Kantor Bupati Karo.
Dalam acara tersebut, hadir 4 kabupaten yakni Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Tanah Karo dan Langkat. Dalam pertemuan masing-masing bupati hadir.
Pada pertemuan, Direktur koordinasi supervisi I KPK Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko memaparkan sejumlah upaya untuk mencegah kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Tak hanya itu, Didik juga menjelaskan soal evaluasi pendapatan pajak Pemerintah Daerah (Pemda) dari 4 kabupaten kota. Dalam pemaparannya ada kabupaten mengalami peningkatan dan penurusan pendapatan pajak pemerintah daerah.
“Untuk Kabupaten Dairi tahun 2019 pendapatannya sebesar Rp12.250.594.708. Kemudian tahun 2020 pendapatan Pemda mengalami kenaikan menjadi Rp13.833.515.798 atau sebesar Rp871.987.182,” kata Didik dalam pemaparannya.
Kemudian untuk Pakpak Bharat tahun 2020 pendapatannya menurun. Tahun 2019 pendapatan sebesar Rp3.528.796.227 menurun menjadi Rp2.518.603.342 atau mengalami penurusan sebesar Rp1.010.192.885.
Untuk Tanah Karo tahun 2019 pendapatannya mencapai Rp44.412.242.580. Kemudian tahun tahun 2020 menjadi Rp35.588.825.682 atau menurun sebesar Rp8.923.418.898.
Selanjutnya Kabupaten Langkat tahun 2019 pendapatannya Rp76.128.182.957. Sementara tahun 2020 pendatapannya menjadi Rp71.947.083.446 mengalami penurunan sejumlah Rp4.181.099.511.
