SIDIKALANG, pelitarakyat.com – Beragam tanggapan masyarakat soal rencana kehadiran anggota komisi II DPR RI ke Sumut salah satunya membahas PT Gruti. Selain mendukung upaya penyelesaikan PT Gruti, masyarakat juga mengharapkan kehadiran anggota DPR RI memberikan solusi nyata dan tidak ada agenda politik yang memojokkan kepala daerah.
“Pada umumnya masyarakat setuju dengan kunjungan wakil rakyat terutama dalam penyelesaikan kasus-kasus tanah di Sumut. Namun kunjungan harus melihat kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan utuh, bukan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, apalagi untuk kepentingan ambisi politik, karena persoalan mafia pertanahan adalah wilayah yang sangat sensitive, dan sangat rawan ditunggangi kepentingan politik yang tidak memikirkan dampaknya di tengah masyarakat,” kata Ketua Gema Sicike-cike Tampak Kudadiri, SKM, Rabu (16/6/2021).
Tampak berharap, wakil rakyat yang ada di pusat seharusnya berlomba memberi manfaat kepada masyarakat daerah pemilihannya bukan malah sebaliknya mencari–cari persoalan untuk menimbulkan polemik dan perpecahan di tengah masyarakat yang selama ini sangat harmonis.
Apalagi jika persoalan Pertanahan Perusahaan PT DPM dan PT Gruti, jelas-jelas memperoleh ijin konsesi, amdal dan hak guna dari pemerintah pusat dan provinsi, kemudian jangan dikait-kaitkan dengan Pemerintahan Kabupaten Dairi saat ini.
“Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Panja Komisi II DPR RI tidak bertanya kepada Kementerian yang terkait dan yang mengeluarkan ijin terlebih dahulu? dan berikan keterangan pada masyarakat secara jelas dan tanpa kebohongan apa jawaban dari Kementerian”
“Apalagi kita semua tahu bahwa PT Gruti sudah ada jauh sebelum di Pemerintahan Kabupaten Dairi saat ini yang menjabat. Begitu juga PT.DPM yang akan beroperasi di Dairi. Kita semua tau dan menginginkan manfaat yang beroperasinya perusahaan ini untuk dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Dairi dan untuk kesejahteraan masyarakat” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, DPR komisi II menjadwalkan melakukan kunjungan kerja Sumut.
Rencana kunjungan Panja ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh adalah untuk merespons persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi, seperti PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan PT Gunung Raya Timber Industri (Gruti) di Kecamatan Sumbul dan Parbuluan Kabupaten Dairi.
