SALAK, pelitarakyat.com – DPRD Pakpak Bharat dari fraksi Demokrat Pakpak Bharat mendesak inspektorat untuk segera mengaudit ulang anggaran Dinas Pertanian tahun 2020. Fraksi Demokrat menilai sejumlah anggaran di Dinas Pertanian tidak sesuai di lapangan.
“Kami fraksi Demokrat meminta Inspektorat untuk segera mengaudit ulang kegiatan dinas pertanian tahun 2020,” kata Ketua Fraksi Demokrat Ronal Lubis pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi Demokrat tentang nota pengantar bupati Pakpak Bharat atas Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2020, Kamis (8/7/2021).
Ronal mengatakan item pekerjaan yang diperiksa Inspektorat diantaranya bantuan bibit jagung yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp1,9 miliar. Kemudian persoalan areal cabai merah dengan besaran pagu Rp319 juta, pengadaaan dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Rp130 juta.
“Selanjutnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Rp188 juta dan biaya perawatan dan operasional traktor yang dananya cukup fantastis tidak sesuai dengan kinerja di lapangan,” kata Ronal.
“Kami meminta hasil audit inspektorat tersebut segera disampaikan kepada anggota dewan,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, fraksi partai Demokrat juga menyoroti anggaran Bawaslu senilai Rp5 miliar.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Demokrat juga meminta kepada bupati agar mengkaji ulang nasib dan keberadaaan tenaga harian lepas (THL) yang dirumahkan.
“Ini demi untuk mengurangi angka pengangguran yang terjadi saat ini. Dan apabila ini dilakukan pembiaran dipastikan tahun 2021 angka pengangguran lebih membludak dibanding tahun sebelumnya,” kata Ronal.
Pada laporan pendapat akhir fraksi 5 anggota DPRD membubuhkan tanda tangan yakni Hotma Ramles Tumangger, Ronal Lubis, Selloh Cibro, Sinadestin Berutu, ST dan Hotmauli Malau.
