Fraksi Demokrat Pakpak Bharat: Apa Bangganya WTP, Silpa Saja Rp53 Miliar dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Minus
SALAK, pelitarakyat.com – Fraksi partai Demokrat DPRD Pakpak Bharat memberikan pendapat menohok pada nota pengantar bupati atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertangungjawaban ABPB tahun anggaran 2020 pada paripurna, Kamis (8/7/2021).
Fraksi Demokrat mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Fraksi Demokrat bahkan mempertanyakan hasil laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Fraksi Demokrat menegaskan tidak bangga dengan hasil WTP.
“Apa bangganya dengan WTP. Perlu saya sampaikan dalam forum ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp53 miliar. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita minus 0, 18 persen. Apa ini?,” tanya Ketua Fraksi Demokrat Ronal Lubis pada paripurna.
Paling parahnya lagi kata Ronal, anggaran belanja pegawai lebih besar ketimbang belanja modal.
“Ini sudah nggak betul. Makanya saya tegaskan apa yang dibanggakan dengan WTP. Kemudian SILPA kita sangat besar ini gimana maksudnya kok bisa silpa sangat besar,” ucapnya.
Tak hanya WTP pada paripurna tersebut fraksi Demokrat juga mempertanyakan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk dana covid yang disebar ke beberapa OPD. “Ke depan penggunaanya dan peruntukannya tepat sasaran kegunaanya kepada masyarakat dan meminta kepada OPD masing-masing agar menyampaikan surat pertanggungjawaban tersebut,” kata Ronal.
Demokrat juga meminta intensif petugas covid 19 bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020 segera dicairkan.
Kemudian belanja obat pada RSUD Salak segera dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp400 juta.
Pada pemandangan fraksi tersebut seluruh anggota Fraksi Demokrat membubuhkan tanda tangan yakni ; Hotma Ramles Tumangger, Ronal Lubis, SE, Selloh Cibro, SSos, Sinadestin Berutu,ST dan Homauli Malau.
