SALAK, pelitarakyat.com – Pernyataan anggota DPRD Pakpak Bharat dari fraksi Demokrat Ronal Lubis yang mengatakan tidak bangga dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab mendapat respon dari kader partai Golkar.
Bendahara DPD Golkar Pakpak Junjungan Sibarani menilai kritik yang dilakukan fraksi Demokrat tersebut dianggap kurang tepat.
Junjungan mengatakan tidak ada hubungan antara pembahasan pendapat akhir fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2020 pada paripurna, Kamis (8/7/2021) dengan pernyataan fraksi Demokrat Ronal Lubis yang tidak bangga dengan WTP yang diperoleh Pemkab dari BPK.
“Saya perlu tanyakan apa hubungannya antara WTP, Silpa Rp53 miliar dan laju pertumbungan ekonomi minus dengan pendapat fraksi Ranperda APBD 2020,” kata Junjungan di Salak, Senin (12/7/2021).
Junjungan mengatakan tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh anggota dewan. Namun kata Junjungan kritik yang disampaikan oleh dewan harus pas pada tempatnya.
“Kritik boleh namun harus pas pada tempatnya. Sebenarnya tidak masalah dewan mengkritik kebijakan yang penting tepat,” kata Junjungan.
Junjungan mengatakan sebagai partai pendukungan pemerintahan saat ini perlu dia sampaikan temuan BPK yang keluar saat ini adalah belum masa bupati dan wakil bupati Franc Benhard – Mutshuhito Solin.
“Perlu kami sampaikan bupati dan wakil bupati baru dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 jadi kalau pun laju pertumbuhan ekonomi dan Silpa yang tinggi itu adalah warisan pemimpin sebelumnya,” katanya.
“Sekali lagi sebagai partai pendukung tidak alergi dengan kritik namun kritik harus sesuai pada tempatnya,” tegasnya.
Junjungan pun mengatakan seharusnya anggota DPRD yang lebih mengerti terkait apa saja pointer yang dinilai oleh BPK.
“Menurut saya pandangan fraksi Demokrat itu bukan kritik, tetapi lebih pada ketidaksukaan,” ucapnya.
Apa bangganya WTP
Sebelumnya, fraksi partai Demokrat DPRD Pakpak Bharat memberikan pendapat menohok pada nota pengantar bupati atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertangungjawaban ABPB tahun anggaran 2020 pada paripurna, Kamis (8/7/2021).
Fraksi Demokrat mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Fraksi Demokrat bahkan mempertanyakan hasil laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Fraksi Demokrat menegaskan tidak bangga dengan hasil WTP.
“Apa bangganya dengan WTP. Perlu saya sampaikan dalam forum ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp53 miliar. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita minus 0, 18 persen. Apa ini?,” tanya Ketua Fraksi Demokrat Ronal Lubis, Sabtu (10/7/2021).
Paling parahnya lagi kata Ronal, anggaran belanja pegawai lebih besar ketimbang belanja modal.
“Ini sudah nggak betul. Makanya saya tegaskan apa yang dibanggakan dengan WTP. Kemudian SILPA kita sangat besar ini gimana maksudnya kok bisa silpa sangat besar,” ucapnya.
Pada pemandangan fraksi tersebut seluruh anggota Fraksi Demokrat membubuhkan tanda tangan yakni ; Hotma Ramles Tumangger, Ronal Lubis, SE, Selloh Cibro, SSos, Sinadestin Berutu,ST dan Homauli Malau.
