PAKPAK BHARAT, pelitarakyat.com- Anggota DPRD Pakpak Bharat Dari Partai Demokrat Mawardi Tumangger, SH.MH Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi Pemerintah Pakpak Bharat dalam Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat. Rabu (26/11/2025). Digedung DPRD Pakpak Bharat.
Dia mengatakan bahwa banyak pertanyaan yang disampaikan tidak dijawab dengan sebenarnya.
Bagaimana banyaknya permasalahan tentang Hukum di Kab. Pakpak Bharat yang menimpa ASN.
Banyak laporan masyarakat ke Inspektorat Pakpak Bharat, baik dari lembaga LSM dan Wartawan secara lisan dan tertulis tidak di proses.
“Inspektorat sebagai fungsi kontrol dan juga pengawasan belum dijalankan bagaimana mestinya. Kami melihat keterbukaan informasi publik Inspektorat lemah,” kata Mawardi Tumangger.
Pembangunan infrastruktur pada Dinas PUTR Pakpak Bharat pada tahun 2026 (17,07 %) cuman di anggarkan.
“Sesuai mandatori minimal 25% APBD berarti pemerintah Pakpak Bharat tidak melalui kajian matang dalam hal menysusun rancangan APBD 2026,” katanya.
Selanjutnya, terkait tapal batas antara Kuta Jugak, Kec. Siempat Rube berbatasan dengan Sigalingging sesuai Permendagri Nomor: 28 Tahun 2019 itu masuk wilayah Pakpak Bharat.
Disoroti juga Dinas Pendidikan Pakpak Bharat terkait SDM Unggul namun pemerintah tidak adil dalam hal penyusunan anggaran dalam penyewaan bus sekolah.
“Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi dprd terhadap rancangan apbd tahun anggaran 2026 banyak kami lihat perlu kajian dan pembenahan demi perbaikan dan kemajuan Pakpak Bharat ini,” pungkas Mawardi Tumangger.
