SINDEKA, pelitarakyat.com – Ketua Fraksi Gerindra Rismawati Bancin mengeluarkan pernyataan tegas tentang penempatan aparatur sipil negara pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi partai Gerindra DPRD Pakpak Bharat, Senin (22/8/2022).
Rismawati mengatakan, penempatan ASN harus sesuai dengan latar belakang keilmuannya.
“Pada nota jawaban pemerintah sebelumnya, bahwa keterbatasan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas hanya dilihat dari Diklat ASN , namun fakta dan realita sesungguhnya menurut kami, bahwa tingkat kualitas tersebut tidak akan pernah tercapai sepanjang penempatan ASN tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan dan keahlian dari aparatur tersebut,” kata Rismawati.
Rismawati menyebutkan tidak usah perlu mencari cari kambing hitam atas permasalahan tersebut.
“Lakukanlah penempatan ASN sesuai dengan latar belakang keilmuannya,” pintanya.
Selain penempatan ASN, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperhatikan evaluasi dan analisa serta pendapat akhir fraksi dan mempertahankan LHP BPK RI menjadi masukan berharga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang kita cintai ini untuk kedepannya.
Fraksi Gerindra juga menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 menjadi Perda.
