PELITARAKYAT.COM, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani merespon pertanyaan massa aksi Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Dairi yang mempertanyakan sikap DPRD lama menemui massa aksi.
Sabam mengatakan, pihaknya terlebih dahulu berkoodinasi dengan pihak Sekretaris Dewan (Sekwan) dan pihak intel Polres sebelum menemui adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demo di Kantor DPRD Dairi, Selasa (27/9/2022), siang.
“Tadi adik-adik mahasiswa menyampaikan kenapa lama-lama menemui kami. Kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan pak sekwan dan polres bahwa adik-adik kami masyarakat Dairi yang hadir pada kesempatan ini mau diterima di sini. Maka kami ke luar untuk bertemu denan adik-adik kami mahasiswa dan masyarakat Dairi,” ujarnya.
Sabam menegaskan tidak ada niat yang lain, tidak ada pandangan lain bahwa lebih nyaman, lebih enak di dalam dari pada di luar.
“Sama saja, apa yang dirasakan rakyat itu jugalah yang dirasakan DPRD Dairi karena DPRD Dairi berasal dari rakyat, bukan dari mana-mana. Sama kita, sependeritaan dengan hal-hal yang terjadi di Kabupaten Dairi karena 315 ribu masyarakat Dairi itulah keterwakilannya 35 anggota dewan. Kami sudah mendengarkan aspirasi dengan adik mahasiswa,” ungkapnya.
Sebelumnya, koordinator aksi Arif Manik Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Dairi mempertanyakan sikap anggota dewan tidak cepat merespon tuntutannya.
“Kami ingin masuk pak wakil rakyat kami. Biarkan kami masuk ke dalam, apakah kami bukan rakyatmu,” ujar koordinator aksi Arif Manik.
Arif menegaskan, mahasiswa dan masyarakat ingin merasakan bagaimana empuknya kursi dewan. Selain itu, dirinya bersama teman-temannya ingin menikmati hidangan gorengan sekaligus kopi saat melakukan paripurna.
“Tolonglah pak dewan, biarkan kami masuk, abang-abang petugas biarkan kami masuk. Dulu mereka kan kami pilih biarkan kami bertemu dengan mereka (dewan-red),” kata Arif.
Minta Sahkan P-APBD
Massa aksi pun tetap bersikukuh agar anggota dewan hadir menemui mereka.
Ada sejumlah pertanyaan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa. Pertama soal sikap DPRD Dairi yang enggan membahas P-APBD 2022. Kemudian mahasiswa mempertanyakan sikap DPRD mangkir pada saat sidang. Kemudian menyerukan kepada dewan agar mengesahkan P-APBD untuk kepentingan umum termasuk gaji THL, P3K dan pembangunan.
(pan/prc)
