Peristiwa

Bupati Toba Terima Pengunjuk Rasa Tutup TPL Duduk Bersila Setelah 4 Jam Ditunggu

 

TOBA, Pelitarakyat.com- Kurang lebih 300 orang massa Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL berunjuk rasa ke kantor Bupati Toba dan Kantor DPRD Toba, Selasa (29/6/2021). Mereka menyerukan agar menerbitkan surat rekomendasi pencabutan izin konsesi PT TPL kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Setelah demonstran beraksi sekira empat jam, Bupati Toba Poltak Sitorus menemui massa.

Aksi diikuti ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat Toba. Berdasarkan pantauan di lapangan, massa berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB di Tugu/Monumen Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan, di Jalan Sisingamangaraja, Balige.

Pengunjuk rasa menjalankan protocol Kesehatan di era pandemic Covid-19, antara lain dengan mengenakan masker. Massa pun menjaga jarak.

Iklan

Massa kemudian berjalan pada pukul 11. 00 WIB, ke kantor Bupati Toba, yang berjarak kurang lebih 500 meter. Sepanjang Jalan Patuan Nagari, orator aksi menyerukan kepada masyarakat tentang penyelamatan kawasan Danau Toba dari kerusakan lingkungan akibat ulah PT TPL. Pengunjuk rasa juga menyerukan pengembalian tanah adat yang 30-an tahun dikuasai TPL, dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama, sebelum ditutup Presiden BJ Habibie pada 19 Maret 1999.

Pengunjuk rasa terdiri atas kaum perempuan dan laki-laki. Baik perempuan maupun laki-laki mengenakan kain selendang khas Batak, ulos. Ulos dililitkan di leher atau menggantung di bahu.

Pengunjuk rasa membawa poster dan spanduk bertulis antara lain, “Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jangan tutup Mata, Tutup TPL”, “NKRI Harga Mati, TPL Warga Mati”, “Tutup TPL”, “Palao TPL, Save Tano Batak”, “Cabut Konsensi TPL dari Tanah Adat”, “Hentikan Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Masyarakat Adat di tano Batak”, “Wujudkan reforma Agraria Sejati”, “Selamatkan Tano batak dari Limbah TPL”, “Selamatkan Hutan Tano Batak dari Aktivitas Penggundulan oleh PT TPL”.

Lewat pukul 11.oo WIB, setelah tiba di kantor Bupati, pimpinan aksi dan beberapa perwakilan masyarakat bergantian orasi. Mereka penyampaian tuntutan. Awalnya, massa disambut wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak.

Baca Juga  Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Tony janji menerima semua tuntutan dan akan menyampaikannya kepada bupati Toba Poltak Sitorus, yang sejak pagi sampai siang disebut mengikuti pertemuan di Parapat. Massa tetap mendesak Wakil Bupati agar segera memberitahukan kepada bupati untuk hadir, menerima aspirasi pengunjukrasa, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL.

Setelah proses negosiasi alot, diputuskan menunggu bupati hadir dalam 3 jam berikutnya. Lalu, sembari menunggu bupati, massa bergeser menyambangi kantor DPRD Toba. Di kantor DPRD Toba, massa disambut Sekretaris Dewan (Sekwan), A Sitorus, seorang birokrat. Pegawai negeri sipil.

Iklan

Massa merasa berdalih kehadiran Aliansi Gerakan rakyat (Gerak) Tutup TPL untuk bertemu langsung dengan DPRD Toba, bukan dengan Sekretaris Dewan. Setelah men unggu satu jam lebi, tidak seorang pun anggota DRRD Toba hadir, dmonstran kesal dan menyatakan sikap dengan menyegel kantor DPRD Toba. Kemudian, massa kembali ke halaman kantor bupati toba.

Ditunggu demonstran lebih empat jam, akhirnya Bupati Toba Poltak Sitorus menemui massa. Bupati tiba sore, sekira pukul 15.30 WIB. Koordinator lapangan Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL antara lain Benget Sibuea, Jhontoni Tarihoran, Sammas Sitorus dan Rikardo Pangaribuan, bergantian menyampaikan tuntutan kepada bupati, yang intinya menyerukan “Tutup TPL”.

Tuntutan Aliansi Gerak Tutup TPL berisi enam butir yakni, pertama, cabut izin konsesi PTTPL dari Tano Batak. Kedua, wujudkan Reforma Agraria sejati. Ketiga, hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak. Keempat, selamatkan Tano Batak dari limbah PTTPL.

Selanjutnya, selamatkan hutan Tano Batak dari aktivitas penggundulan oleh PT TPL. Keenam, Aquafarm, PT TPL, Japfa segera angkat kaki dari Tano Batak. Danau Toba Indah tanpa PT TPL.

Menanggapi pengunjuk rasa, Bupati Toba Poltak Sitorus menyampaikan pihaknya mengayomi masyarakat. “Kita sampaikan kami sebagai pemerintahan selalu berpihak kepada masyarakat. Hati kami, pikiran kami harus pada rakyat. Tentunya seperti bapak kepada anak, tetap juga mengayomi,” ujar Bupati Toba Poltak Sitorus.

Baca Juga  Ketua MPR Tegaskan Tutup TPL Selanjutya Alihkan ke Industri Pariwisata Danau Toba dan Pertanian

Bupati Toba Poltak Sitorus lalu mengajak demonstran duduk bersila di lantai parkiran kantor Bupati, di lantai dasar, dekat tangga. Bupati mengajak massa berdialog secara adat, yaitu “Martonggo Raja” atau musyawarah mufakat.

Bupati dan pengunjuk rasa duduk bersila di lantai, tanpa alas, berhadap-hadapan. Poltak Sitorus didampingi antara lain Sekda Pemkab Toba Audi Murphy Sitorus, dan Asisten II Sahat Manullang.

Massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan, agar bupati menerbitkan surat rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk mencabut konsesi TPL dari Kabupaten Toba.

Hanya dengan menutup operasional PT TPL, masyarakat mampu bekerja di tanah adatnya dan lingkungan bisa diselamatkan dari kerusakan ekosistem lingkungan, sebagaimana konsep Poltak saat kampanye Pilkada 2019, “Batak Na Raja”.

Sodorkan Surat Dukungan

Orator aksi Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL, Sammas Sitorus, di penghujung unjuk rasa mendesak pemerintah daerah, yakni bupati Toba dan DPRD Toba untuk menandatangani selembar surat pernyataan sikap bahwa Bupati dan DPRD mendukung aksi dan tuntutan Aliansi Gerak Tutup TPL.

Namun bupati melalui sekertaris daerah menolak untuk menandatangani dengan alasan administrasi surat menyalahi aturan. Namun bupati dan sekda menjamin, dan bertanggung jawab bahwa Rabu (30/6) akan memberikan surat pernyataan sikap terkait Aliansi Gerak Tutup TPL dan langsung mengantar ke posko Gerak Tutup TPL di Balige atau Porsea.

Pimpinan aksi pun meminta semua insan pers yang hadir untuk meliput dan merekam pernyataan tersebut. Pimpinan aksi menyatakan, unjuk rasa ini merupakan awal dari aksi aksi besar yang akan datang.

“Ketika janji yang dilontarkan oleh bupati dan sekda tidak ditepati, maka akan lebih membakar semangat masyarakat untuk bergerak, sekaligus ini bukan akhir dari perjuangan melainkan awal dari gerakan besar yang akan lahir,”ujar orator.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Iklan
Back to top button